Mengungkap Fakta Demi Keadilan
Skip to content

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM CENDRAWASIN CELEBES INDONESIA (LBHCCI)

Alamat Kantor Pusat : Jalan Anteri KPR RT/RW 003/006 Sawangumu Kota Sorong Papuan Barat Daya

PENASEHAT HUKUM (ADVOKAD – PENGACARA)

Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD, TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Robinson Manurung,SH., Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH, Shanaz Savira, SH, Fernando.,SH. Purba,SH, Lucky Sunarya,SH, Tan Kun Liang, SE.SH, Philipus Elungan.S.H.

KANTOR SEKRETARIS REDAKSI TATA USAHA/IKLAN :

JL. Pangeran Tubagus Angke, Kp. Gusti No.15. RT. 05/05 Kel. Wijaya Kusuma (SPBU) Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kode Pos 11460. CALL CENTER WHATSAPP 0823 3843 3000 + 0812 9525 5754 Bank BNI No Rek : 0847-585-600 – IDR A/N PT. Media Buru Sergap + Bank BRI No Rek : 78070 10017 20537 a/n Arfendy

(KANTOR REDAKSI/TATA USAHA/IKLAN)

Jalan : 11 Perkantoran Pemkab Bogor Jalan Raya Dady Kusmayadi Gg Kelinci No 02 Kel Tengah Kecamatan Cibinong Tromol Pos PO BOX 136 CBI Bogor 16900 Jawa Barat CALL CENTER HP 08118419260

DITERBITKAN OLEH (MEDIA GROUP) PT. MEDIA BURU SERGAP

AHU No : (00392 61 AH. 01.01.19) NPWP-NIB No :  06-09-19 : 91203180-93502 

MEDIA CETAK & ONLINE ZONA MERAH86.COM MOTTONYA SAJIAN BERITA AKTUAL TAJAM DAN TERPERCAYA

PIMPINAN UMUM/DIREKTUR/PIMPRUS

Arfendy, C.F.LE

PIMPINAN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB

Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD

DITERBITKAN OLEH : (MEDIA GROUP) PT. MEDIA BURU SERGAP MEDIA CETAK & ONLINE ZONA MERAH86.COM MOTTONYA SAJIAN BERITA AKTUAL TAJAM DAN TERPERCAYA

AHU No : (00392 61 AH. 01.01.19) NPWP-NIB No :  06-09-19 : 91203180-93502

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN

Yongky Novesta Arfiandy

KOMISARIS

Ramadan S. Domo S.lP

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

TB. Saaduddin, Mansur, SH,MM

KORLAP NASIONAL

Marhusari Banjarnahor

KAPERWIL PROVINSI RIAU

Ramadan S. Domo S.lP DEWAN

PEMBINA (SDM)

DRS. Aris Sucipto.,MM

DEWAN REDAKSI

Arfendy, Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD, TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Yoyon Sujana, SE,

DEWAN PEMBINA

Ir. Dede Farhan Aulawi

LIPUTAN LINGKUNGAN PEMERINTAH, TNI-POLRI

Imam Bukhari, Piter Setiono

REDAKTUR PELAKSANA

Firman Imron Sadewo, ITE

WARTAWAN LIPUTAN NASIONAL

Ramadan S Domo. S.IP

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN PT. MEDIA BURU SERGAP

Yongky. NA

KORDINATOR NASIONAL

Marhusari Banjarnahor

REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE ZONA MERAH

Imron Sadewo, Firman Zul Imran

KORLAP DIWILAYAH HUKUM POLDA BANTEN

Syarifuddin

“WARTAWAN BERKUALITAS”

SUSUNAN BOX REDAKSI

DEWAN REDAKSI

Arfendy, Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD, TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM. R. Mas MH Agus Rugiarto SH.MH (Agus Flores) 

WAKIL PIMPRUS ZONA MERAH

Guntur

DEWAN PEMBINA

DRS. ARIS SUCIPTO.,MM

DEWAN PENASEHAT

Yoyon Sujana, SE, IR. Dede Farhan Aulawi

LIPUTAN WILAYAH HUKUM

MABES TNI MABES POLRI/KPK/KEJAKSAAN AGUNG RI :

Arfendy

KORLAP LIPUTAN BALAI KOTA DKI JAKARTA

Rizal Surachman, Lili Sumardiyanto

BIRO KAB. MUBA SUM – SEL

Sudirman

WARTAWAN

Sahrul Hadi

REDAKTUR BISNIS

Zakharia, BSc, Idawan Harianto

REDAKTUR UMUM

Sahat K. Silaen

SEKRETARIS REDAKSI 

Bella Sucinda Aridesti

WAKIL SEKRETARIS

Chindy Violga Aridesti

DEWAN REDAKSI

Arfendy, Dicky Ardi, SH.,MH., Robinson Manurung, SH, Fernando, H. Purba, SH, Lucky Sunarya, SH, Tan Kun Liang, SE, SH.,MM, Djunaedi

REPORTER

Inan, Kabil, Lim Jung Sen (Aji), Muddabir, Nuryati, Suprayitno, Rohadi Lubis

REDAKSI

 Andriyanti

KORWIL PROVINSI BANTEN

Mular Trihastowo

KORLAP PROVINSI BANTEN

 Nuryani

WARTAWAN

Herlan, Rohadi Lubis, Ahmad Apipi

 WARTAWAN

Dahlan, Sukatmi, Mas Buyung Erwansyah

(LIPUTAN KABUPATEN LEBAK BANTEN)

BIRO

****

(LIPUTAN PROVINSI SUMBASEL)

KAPERWIL

Andi Indra Gunawan

WARTAWAN

Yuspani

(LIPUTAN PROVINSI SUMBASEL)

KORWIL

Rahman Jaya

(LIPUTAN WALIKOTA JAKARTA TIMUR)

KABIRO

Kuat

BIRO JAKARTA BARAT

Gatot Suntoro

BIRO JAKARTA UTARA

Fhebe Astrid T

BIRO KAB. TANGERANG (TIGARAKSA)

Wan Januari

BIRO KAB. SUMATERA SELATAN (LAHAT)

Yulison Muliansyah

BIRO KAB. PALEMBANG SUMATERA SELATAN

Muhammad Firdaus

BIRO KAB. CIANJUR

Rosul Mahidi

BIRO KAB. TANGERANG SELATAN

Tulus Situmeang

WAKIL BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM

 Marlon Sinaga

LITBANG KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM

Jhonner Sirait

KORWIL PROVINSI SUMBASEl

Muhamad Rahman Jaya

KAPERWIL PROVINSI LAMPUNG

Bandarsyah

BIRO KAB. LAMPUNG TENGAH

I Nyoman Aji WARTAWAN: Budi Prayitno

KEPALA PERWAKILAN ROVINSI TENGAH & DIY

Aryo Banaspati

WAKA PERWIL JAWA TENGAH

 Agung Maryo

KORWIL PROVINSI JAWA TENGAH

 Yani Nurdiyani

WAKIL KORWIL LIPUTAN JAWA TENGAH

Oki Kretiyawan

LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH

Dwi Listyo Raharja, Antoni

KORWIL KAB. SOLO RAYA JAWA TENGAH

Sumarlin

PEMBINA : SOLO RAYA

Samuji. SH, MH

BENDAHARA PROVINSI JATENG

Tri Pujiati

KORLP KAB. KLATEN JATENG

Suwandi

LIPUTAN KAB. SRAGEN JAWA

Andi Masrudin, Supardi, Jarot, Suwandoko

WARTAWATI : Darmini

BIRO KAB. SURAKARTA JAWA TENGAH

Sulastri

www.zonamerah86.com, email: zonamerah86@qmail.com 

Selain nama-nama yang tidak ada di dalam Box Redaksi, Bukan Wartawan kami. Wartawan kami tidak menerima Imbalan dalam bentuk apapun Dalam setiap liputan Berita/Investigasi di bekali Surat Tugas Liputan/Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan Redaksi.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERSDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. 

Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis. Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik

BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN PERS”MUHAMAD NUH MEDIA TIDAK HARUS DI VERIFIKASI TETAPI Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban.

Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 Tahun berikutnya.

Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation

UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari Pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media massa

Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” pungkasnya

Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Jangan lagi ada pertanyaan, apakah Media Massa tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.

Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, lnstitusi POLRI-TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, Profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya

Dewan Pers bersama Organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut : Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)

Zona Merah

Menyajikan berita Terbaru & Terkini Indonesia seputar nasional, daerah, hukum, ekonomi, kesehatan dan olahraga. Mengungkap Fakta Demi Keadilan

© 2022 Zona Merah 86. All Rights Reserved. Published by www.ge.tc
BOX REDAKSI