PENERBIT OLEH: PT. MEDIA BURU SERGAP (SK) MENTERI HUKUM & HAM Rl

(NOMOR AHU-00392 61. AH 01.01.2019). NPWP: 9244. 3537. 30360 (NIB): 9120318093502 KBLI: 58130 (KLU) : 58130 Nomor: 2019080-512022-9230684

NAMA: ZONA MERAH86 (MOTTONYA) MENGUNGKAP FAKTA DEMI KEADILAN 

BANK BNI Rekening Nomor: 0847-585-600-IDR a/n PT. MEDIA BURU SERGAP BANK BRI Rekening Nomor: 78070 10017 20537 a/n Arfendy

 

DIREKTUR PT. MEDIA BURU SERGAP/PENJAB  MEDIA CETAK & MEDIA ONLINE ZONA MERAH86  

Arfendy

DIREKSI PT. MEDIA BURU SERGAP/ZONA MERAH86

Ramadan S. Domo

 

PIMPINAN REDAKSI ZONA MERAH86

Saaduddin, Mansur, SH,MM

 

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN PT. MEDIA BURU SERGAP:

Yongky. NA

KORDINATOR NASIONAL ZONA MERAH86

Marhusari Banjarnahor

 

PERS BERKUALITAS MASYARAKAT CERDAS

 

KANTOR HUKUM: ZONA MERAH86

Pejagalan Raya No. 87 – B, RT. 001/RW. 005, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat, Kode Pos 11240 Hp/WA: 0823 2843 3000+0812 9525 5754 https//www.zonamerah86.com, email: zonamerah86@qmail.com 

ALAMAT: KANTOR SEKRETARIS ZONA MERAH86

JL KP. Gusti No.15, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 11460. Hp/WA: 0823 2843 3000+0812 9525 5754 https//www.zonamerah86.com, email: zonamerah86@qmail.com 

 

Selain nama-nama yang tidak ada di dalam Box Redaksi, Bukan Wartawan kami. Wartawan kami tidak menerima Imbalan dalam bentuk apapun Dalam setiap liputan Berita/Investigasi di bekali Surat Tugas Liputan/Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan Redaksi.

 

PENASEHAT HUKUM (ADVOKAD – PENGACARA) 

Dicky Ardi, SH.,MH., TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH, Shanaz Savira, SH, Robinson Manurung,SH., Fernando., H. Purba,SH, Lucky Sunarya,SH, Tan Kun Liang, SE.SH

WAKIL PIMPINAN UMUM/PIMPRUS ZONA MERAH86

Guntur SB

DEWAN PEMBINA ZONA MERAH86

Djunaedi (Kang Juned)

DEWAN PENASEHAT ZONA MERAH86

Yoyon Sujana, SE, IR. Dede Farhan Aulawi

LIPUTAN WILAYAH HUKUM: MABES TNI MABES POLRI/KPK/KEJAKSAAN AGUNG RI:

Arfendy

KORLAP LIPUTAN: WILAYAH HUKUM POLDA METRO JAYA ZONA MERAH86

Peter Setiono

KORLAP LIPUTAN BALAI KOTA DKI JAKARTA ZONA MERAH86

Rizal Surachman, Lili Sumardiyanto

REDAKTUR PELAKSANA MEDIA CETAK / ZONA MERAH86

Pahotan Sinaga

REDAKTUR PELAKSANA DESIGN – ARTISTIK ONLINE ZONA MERAH86

Adi Guna Nugraha

BIRO KAB. MUBA – SUM – SEL. REDAKTUR ZONA MERAH86

Sudirman WARTAWAN: Sahrul Hadi

REDAKTUR UMUM ZONA MERAH86

Hendra Jaya

REDAKTUR BISNIS ZONA MERAH86

Zakharia, BSc, Idawan Harianto

REDAKTUR EKSEKUTIF: ZONA MERAH86

Sahat K. Silaen

SEKRETARIS REDAKSI ZONA MERAH86

Bella Sucinda Aridesti

WAKIL SEKRETARIS ZONA MERAH86

Chindy Violga Aridesti

DEWAN REDAKSI ZONA MERAH86

Arfendy, Dicky Ardi, SH.,MH., Robinson Manurung, SH, Fernando, H. Purba, SH, Lucky Sunarya, SH, Tan Kun Liang, SE, SH.,MM, Djunaedi

REPORTER ZONA MERAH86:

Aldiansyah, Inan, Kabil, Lim Jung Sen (Aji) , Muddabir, Nuryati, Suprayitno

STAF REDAKSI ZONA MERAH86:

Andriyanti

KORWIL PROVINSI BANTEN ZONA MERAH86:

Mular Trihastowo

KORLAP PROVINSI BANTEN ZONA MERAH86:

Nuryani WARTAWAN: Herlan, Rohadi Lubis, Ahmad Apipi

BIRO KAB. SERANG BANTEN ZONA MERAH86:

Robin Kurniawan WARTAWAN: Dahlan, Sukatmi, Mas Buyung Erwansyah

BIRO KAB. LEBAK BANTEN ZONA MERAH86:

Adi Purnama

KAPERWIL : PROVINSI SUMATERA SELATAN ZONA MERAH86:

Andi Indra Gunawan WARTAWAN: Yuspani

KAPERWIL PROVINSI SUMBASEL ZONA MERAH86:

Rahman Jaya

BIRO JAKARTA TIMUR ZONA MERAH86:

Kuat

BIRO JAKARTA BARAT MEDIA BUSER HUKUM & KRIMINAL:

Gatot Suntoro

WARTAWAN JAKARTA BARAT:

Lela Wulandari

BIRO JAKARTA UTARA ZONA MERAH86:

Fhebe Astrid T

BIRO KAB. TANGERANG (TIGARAKSA) ZONA MERAH86:

Wan Januari

BIRO KAB. SUMATERA SELATAN (LAHAT) ZONA MERAH86:

Yulison Muliansyah

BIRO KAB. PALEMBANG SUMATERA SELATAN ZONA MERAH86:

Muhammad Firdaus

KAPERWIL PROVINSI SUMATERA UTARA ZONA MERAH86:

Risnawati Nasution WARTAWAN: Edi Saputra

KAPERWIL PROVINSI JAWA BARAT: ZONA MERAH86:

Zulfikar Batubara,SH

BIRO KAB. CIANJUR ZONA MERAH86:

Rosul Mahidi

BIRO KAB. TANGERANG SELATAN ZONA MERAH86:

Tulus Situmeang

BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM ZONA MERAH86:

Budiono

WAKIL BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM ZONA MERAH86:

Marlon Sinaga

LITBANG KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM ZONA MERAH86:

Jhonner Sirait

KORWIL PROVINSI SUMBASEl ZONA MERAH86: 

Muhamad Rahman Jaya

KAPERWIL PROVINSI LAMPUNG ZONA MERAH86: 

Bandarsyah

BIROKAB. LAMPUNG TENGAH ZONA MERAH86:

Nyoman Aji WARTAWAN: Budi Prayitno

KAPERWIL PROVINSI JAWA TENGAH ZONA MERAH86 & DIY:

Aryo Banaspati

WAKA PERWIL JAWA TENGAH ZONA MERAH86:

Agung Maryo

KORWIL PROVINSI JAWA TENGAH ZONA MERAH86:

Yani Nurdiyani

WAKIL KORWIL LIPUTAN JAWA TENGAH ZONA MERAH86:

Oki Kretiyawan

LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH ZONA MERAH86:

Dwi Listyo Raharja, Antoni

KORWIL KAB. SOLO RAYA JAWA TENGAH ZONA MERAH86: 

Sumarlin

PEMBINA: SOLO RAYA ZONA MERAH86:

Samuji. SH, MH

BENDAHARA PROVINSI JATENG ZONA MERAH86: 

Tri Pujiati

KORLP KAB. KLATEN JATENG ZONA MERAH86: 

Suwandi

LIPUTAN KAB. SRAGEN JAWA ZONA MERAH86 WARTAWAN/WARTAWATI:

Andi Masrudin, Darmini, Supardi Jarot Suwandoko

BIRO KAB. SURAKARTA JAWA TENGAH ZONA MERAH86: 

Sulastri

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis.

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik

 “BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN PERS”

 

MUHAMAD NUH MEDIA TIDAK HARUS DI VERIFIKASI TETAPI

Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 Tahun berikutnya. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation

UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari Pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media massa

Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” pungkasnya

Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah Media Massa tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.

Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, lnstitusi POLRI-TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, Profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya

Dewan Pers bersama Organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut : Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)