(MEDIA GROUP): PENERBIT OLEH  PT. MEDIA BURU SERGAP (SK) MENTERI HUKUM & HAM Rl : NOMOR AHU-00392 61. AH 01.01.2019. NPWP: 9244. 3537. 30360 (NIB): 9120318093502 KBLI: 58130 (KLU) : 58130 Nomor: 2019080-512022-9230684

NAMA : ZONA MERAH86 (MOTTONYA) SAJIAN BERITA AKTUAL TAJAM DAN TERPERCAYA 

BANK BNI Rekening Nomor : 0847-585-600-IDR a/n PT. MEDIA BURU SERGAP + BANK BRI Rekening Nomor : 78070 10017 20537 a/n Arfendy

PT. MEDIA BURU SERGAP/PENJAB MEDIA CETAK & ONLINE ZONA MERAH :

Arfendy

WAKIL PIMPINAN UMUM : 

Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD. 

PIMPINAN REDAKSI ZONA MERAH :

Saaduddin, Mansur, SH,MM

WARTAWAN LIPUTAN NASIONAL :

Ramadan S Domo. S.IP

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN PT. MEDIA BURU SERGAP : Yongky. NA

KORDINATOR NASIONAL ZONA MERAH :

Marhusari Banjarnahor

REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE ZONA MERAH :

Imron Sadewo

KORLAP LIPUTAN : DIWILAYAH HUKUM POLDA BANTEN ZONA MERAH :

Syarifuddin

“WARTAWAN BERKUALITAS MASYARAKAT CERDAS”

ALAMAT: KANTOR SEKRETARIS ZONA MERAH : 

JL. Kp. Gusti No.15, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 11460. Hp/WA: 0823 2843 3000 + 0812 9525 5754 https//www.zonamerah86.com, email: zonamerah86@qmail.com 

Selain nama-nama yang tidak ada di dalam Box Redaksi, Bukan Wartawan kami. Wartawan kami tidak menerima Imbalan dalam bentuk apapun Dalam setiap liputan Berita/Investigasi di bekali Surat Tugas Liputan/Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan Redaksi.

PENASEHAT HUKUM (ADVOKAD – PENGACARA) : 

Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD, TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Robinson Manurung,SH., Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH, Shanaz Savira, SH,  Fernando.,SH. Purba,SH, Lucky Sunarya,SH, Tan Kun Liang, SE.SH, Philipus Elungan.S.H.

DEWAN REDAKSI ZONA MERAH: Arfendy, Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD, TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM.

WAKIL PIMPRUS ZONA MERAH: 

Guntur

DEWAN PEMBINA ZONA MERAH : 

Djunaedi (Kang Juned)

DEWAN PENASEHAT ZONA MERAH : 

Yoyon Sujana, SE, IR. Dede Farhan Aulawi

LIPUTAN WILAYAH HUKUM : MABES TNI MABES POLRI/KPK/KEJAKSAAN AGUNG RI :

Arfendy

KORLAP LIPUTAN BALAI KOTA DKI JAKARTA ZONA MERAH: 

Rizal Surachman, Lili Sumardiyanto

BIRO KAB. MUBA – SUM – SEL. REDAKTUR ZONA MERAH

Sudirman

WARTAWAN :

Sahrul Hadi

REDAKTUR BISNIS ZONA MERAH : 

Zakharia, BSc, Idawan Harianto

REDAKTUR EKSEKUTIF ZONA MERAH : 

Sahat K. Silaen

SEKRETARIS REDAKSI ZONA MERAH : 

Bella Sucinda Aridesti

WAKIL SEKRETARIS ZONA MERAH : 

Chindy Violga Aridesti

DEWAN REDAKSI ZONA MERAH : 

Arfendy, Dicky Ardi, SH.,MH., Robinson Manurung, SH, Fernando, H. Purba, SH, Lucky Sunarya, SH, Tan Kun Liang, SE, SH.,MM, Djunaedi

REPORTER ZONA MERAH :

Aldiansyah, Inan, Kabil, Lim Jung Sen (Aji), Muddabir, Nuryati, Suprayitno

REDAKSI ZONA MERAH : 

Andriyanti

KORWIL PROVINSI BANTEN ZONA MERAH

Mular Trihastowo

KORLAP PROVINSI BANTEN ZONA MERAH : 

Nuryani

WARTAWAN :

Herlan, Rohadi Lubis, Ahmad Apipi

BIRO KAB. SERANG BANTEN ZONA MERAH : 

Robin Kurniawan 

WARTAWAN :

Dahlan, Sukatmi, Mas Buyung Erwansyah

BIRO KAB. LEBAK BANTEN ZONA MERAH : 

Adi Purnama

KAPERWIL : PROVINSI SUMATERA SELATAN ZONA MERAH : 

Andi Indra Gunawan

WARTAWAN :

Yuspani

KAPERWIL PROVINSI SUMBASEL ZONA MERAH : 

Rahman Jaya

BIRO JAKARTA TIMUR ZONA MERAH : 

Kuat

BIRO JAKARTA BARAT ZONA MERAH : 

Gatot Suntoro

WARTAWAN JAKARTA BARAT : 

Lela Wulandari

BIRO JAKARTA UTARA ZONA MERAH : 

Fhebe Astrid T

BIRO KAB. TANGERANG (TIGARAKSA) ZONA MERAH : 

Wan Januari

BIRO KAB. SUMATERA SELATAN (LAHAT) ZONA MERAH : 

Yulison Muliansyah

BIRO KAB. PALEMBANG SUMATERA SELATAN ZONA MERAH : 

Muhammad Firdaus

BIRO KAB. CIANJUR ZONA MERAH : 

Rosul Mahidi

BIRO KAB. TANGERANG SELATAN ZONA MERAH : 

Tulus Situmeang

WAKIL BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM ZONA MERAH : 

Marlon Sinaga

LITBANG KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM ZONA MERAH : 

Jhonner Sirait

KORWIL PROVINSI SUMBASEl ZONA MERAH : 

Muhamad Rahman Jaya

KAPERWIL PROVINSI LAMPUNG ZONA MERAH : 

Bandarsyah

BIRO KAB. LAMPUNG TENGAH ZONA MERAH : 

Nyoman Aji WARTAWAN: Budi Prayitno

KEPALA PERWAKILAN ZONA MERAH86 ROVINSI TENGAH & DIY : 

Aryo Banaspati

WAKA PERWIL JAWA TENGAH ZONA MERAH : 

Agung Maryo

KORWIL PROVINSI JAWA TENGAH ZONA MERAH : 

Yani Nurdiyani

WAKIL KORWIL LIPUTAN JAWA TENGAH ZONA MERAH : 

Oki Kretiyawan

LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH ZONA MERAH : 

Dwi Listyo Raharja, Antoni

KORWIL KAB. SOLO RAYA JAWA TENGAH ZONA MERAH : 

Sumarlin

PEMBINA : SOLO RAYA ZONA MERAH : 

Samuji. SH, MH

BENDAHARA PROVINSI JATENG ZONA MERAH : 

Tri Pujiati

KORLP KAB. KLATEN JATENG ZONA MERAH : 

Suwandi

LIPUTAN KAB. SRAGEN JAWA ZONA MERAH : 

Andi Masrudin, Supardi, Jarot, Suwandoko

WARTAWATI : 

Darmini

BIRO KAB. SURAKARTA JAWA TENGAH ZONA MERAH86

Sulastri

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis.

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik

 “BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN PERS”

MUHAMAD NUH MEDIA TIDAK HARUS DI VERIFIKASI TETAPI

Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 Tahun berikutnya. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation

UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari Pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media massa

Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” pungkasnya

Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah Media Massa tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.

Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, lnstitusi POLRI-TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, Profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya

Dewan Pers bersama Organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut : Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)