(MEDIA GROUP): PENERBIT OLEH PT. MEDIA BURU SERGAP (SK) MENTERI HUKUM & HAM Rl : NOMOR AHU-00392 61. AH 01.01.2019. NPWP: 9244. 3537. 30360 (NIB): 9120318093502 KBLI: 58130 (KLU) : 58130 Nomor: 2019080-512022-9230684
NAMA : ZONA MERAH86 (MOTTONYA) SAJIAN BERITA AKTUAL TAJAM DAN TERPERCAYA
BANK BNI Rekening Nomor : 0847-585-600-IDR a/n PT. MEDIA BURU SERGAP + BANK BRI Rekening Nomor : 78070 10017 20537 a/n Arfendy
PT. MEDIA BURU SERGAP/PENJAB MEDIA CETAK & ONLINE ZONA MERAH :
Arfendy
WAKIL PIMPINAN UMUM :
Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD.
PIMPINAN REDAKSI ZONA MERAH :
Saaduddin, Mansur, SH,MM
WARTAWAN LIPUTAN NASIONAL :
Ramadan S Domo. S.IP
WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN PT. MEDIA BURU SERGAP : Yongky. NA
KORDINATOR NASIONAL ZONA MERAH :
Marhusari Banjarnahor
REDAKTUR PELAKSANA MEDIA ONLINE ZONA MERAH :
Imron Sadewo
KORLAP LIPUTAN : DIWILAYAH HUKUM POLDA BANTEN ZONA MERAH :
Syarifuddin
“WARTAWAN BERKUALITAS MASYARAKAT CERDAS”
ALAMAT: KANTOR SEKRETARIS ZONA MERAH :
JL. Kp. Gusti No.15, Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kode Pos 11460. Hp/WA: 0823 2843 3000 + 0812 9525 5754 https//www.zonamerah86.com, email: zonamerah86@qmail.com
Selain nama-nama yang tidak ada di dalam Box Redaksi, Bukan Wartawan kami. Wartawan kami tidak menerima Imbalan dalam bentuk apapun Dalam setiap liputan Berita/Investigasi di bekali Surat Tugas Liputan/Kartu Pers dengan batas waktu yang di tentukan Redaksi.
PENASEHAT HUKUM (ADVOKAD – PENGACARA) :
Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD, TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM, Robinson Manurung,SH., Teuku Muhammad Luqmanul Hakim, SE, SH, MH, Shanaz Savira, SH, Fernando.,SH. Purba,SH, Lucky Sunarya,SH, Tan Kun Liang, SE.SH, Philipus Elungan.S.H.
DEWAN REDAKSI ZONA MERAH: Arfendy, Prof Dr KH Sutan Nasomal, S.Pdi, SE, SH, MH, P.hD, TB. Saaduddin, Mansur, SH.MM.
WAKIL PIMPRUS ZONA MERAH:
Guntur
DEWAN PEMBINA ZONA MERAH :
Djunaedi (Kang Juned)
DEWAN PENASEHAT ZONA MERAH :
Yoyon Sujana, SE, IR. Dede Farhan Aulawi
LIPUTAN WILAYAH HUKUM : MABES TNI MABES POLRI/KPK/KEJAKSAAN AGUNG RI :
Arfendy
KORLAP LIPUTAN BALAI KOTA DKI JAKARTA ZONA MERAH:
Rizal Surachman, Lili Sumardiyanto
BIRO KAB. MUBA – SUM – SEL. REDAKTUR ZONA MERAH
Sudirman
WARTAWAN :
Sahrul Hadi
REDAKTUR BISNIS ZONA MERAH :
Zakharia, BSc, Idawan Harianto
REDAKTUR EKSEKUTIF ZONA MERAH :
Sahat K. Silaen
SEKRETARIS REDAKSI ZONA MERAH :
Bella Sucinda Aridesti
WAKIL SEKRETARIS ZONA MERAH :
Chindy Violga Aridesti
DEWAN REDAKSI ZONA MERAH :
Arfendy, Dicky Ardi, SH.,MH., Robinson Manurung, SH, Fernando, H. Purba, SH, Lucky Sunarya, SH, Tan Kun Liang, SE, SH.,MM, Djunaedi
REPORTER ZONA MERAH :
Aldiansyah, Inan, Kabil, Lim Jung Sen (Aji), Muddabir, Nuryati, Suprayitno
REDAKSI ZONA MERAH :
Andriyanti
KORWIL PROVINSI BANTEN ZONA MERAH
Mular Trihastowo
KORLAP PROVINSI BANTEN ZONA MERAH :
Nuryani
WARTAWAN :
Herlan, Rohadi Lubis, Ahmad Apipi
BIRO KAB. SERANG BANTEN ZONA MERAH :
Robin Kurniawan
WARTAWAN :
Dahlan, Sukatmi, Mas Buyung Erwansyah
BIRO KAB. LEBAK BANTEN ZONA MERAH :
Adi Purnama
KAPERWIL : PROVINSI SUMATERA SELATAN ZONA MERAH :
Andi Indra Gunawan
WARTAWAN :
Yuspani
KAPERWIL PROVINSI SUMBASEL ZONA MERAH :
Rahman Jaya
BIRO JAKARTA TIMUR ZONA MERAH :
Kuat
BIRO JAKARTA BARAT ZONA MERAH :
Gatot Suntoro
WARTAWAN JAKARTA BARAT :
Lela Wulandari
BIRO JAKARTA UTARA ZONA MERAH :
Fhebe Astrid T
BIRO KAB. TANGERANG (TIGARAKSA) ZONA MERAH :
Wan Januari
BIRO KAB. SUMATERA SELATAN (LAHAT) ZONA MERAH :
Yulison Muliansyah
BIRO KAB. PALEMBANG SUMATERA SELATAN ZONA MERAH :
Muhammad Firdaus
BIRO KAB. CIANJUR ZONA MERAH :
Rosul Mahidi
BIRO KAB. TANGERANG SELATAN ZONA MERAH :
Tulus Situmeang
WAKIL BIRO KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM ZONA MERAH :
Marlon Sinaga
LITBANG KEPULAUAN RIAU/KEPRI – BATAM ZONA MERAH :
Jhonner Sirait
KORWIL PROVINSI SUMBASEl ZONA MERAH :
Muhamad Rahman Jaya
KAPERWIL PROVINSI LAMPUNG ZONA MERAH :
Bandarsyah
BIRO KAB. LAMPUNG TENGAH ZONA MERAH :
Nyoman Aji WARTAWAN: Budi Prayitno
KEPALA PERWAKILAN ZONA MERAH86 ROVINSI TENGAH & DIY :
Aryo Banaspati
WAKA PERWIL JAWA TENGAH ZONA MERAH :
Agung Maryo
KORWIL PROVINSI JAWA TENGAH ZONA MERAH :
Yani Nurdiyani
WAKIL KORWIL LIPUTAN JAWA TENGAH ZONA MERAH :
Oki Kretiyawan
LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH ZONA MERAH :
Dwi Listyo Raharja, Antoni
KORWIL KAB. SOLO RAYA JAWA TENGAH ZONA MERAH :
Sumarlin
PEMBINA : SOLO RAYA ZONA MERAH :
Samuji. SH, MH
BENDAHARA PROVINSI JATENG ZONA MERAH :
Tri Pujiati
KORLP KAB. KLATEN JATENG ZONA MERAH :
Suwandi
LIPUTAN KAB. SRAGEN JAWA ZONA MERAH :
Andi Masrudin, Supardi, Jarot, Suwandoko
WARTAWATI :
Darmini
BIRO KAB. SURAKARTA JAWA TENGAH ZONA MERAH86
Sulastri
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tertulis aturan tentang pers, termasuk ketentuan umum, asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers. Diatur pula tentang peran serta masyarakat dan ketentuan pidana, seperti halnya UU Pers Pasal 18 Ayat (1), yang tertulis.
Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik
“BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN PERS”
MUHAMAD NUH MEDIA TIDAK HARUS DI VERIFIKASI TETAPI
Tidak ada kata itu di UU Pers tapi jelas sekali dinyatakan di Pasal 15 ayat (2) butir g UU Pers, salah satu fungsi yang diemban Dewan Pers adalah mendata perusahaan pers. Dan sebagai turunan dari butir g tersebut, maka pada 2008 lahir Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang kemudian diperbarui lagi dengan Peraturan Dewan Pers No. 3/Peraturan-DP/X/2019, 11 Tahun berikutnya. Masyarakat pers diminta mengatur dirinya sendiri, apa yang dikenal sebagai prinsip swa regulasi, self regulation
UU Pers adalah satu-satunya undang-undang yang tidak ada produk turunannya dari Pemerintah akibat trauma di zaman Orde Baru, dimana Surat Keputusan Menteri Penerangan Harmoko lebih sakti dari UU yang berlaku (UU No.21 tahun 1982) untuk mengatur hidup mati sebuah media massa
Peraturan Dewan Pers merupakan produk dari masyarakat pers sendiri karena mulai usulan butir-butir masalah, pembahasan, perumusan, selalu melibatkan bahkan diinisiasi organisasi pers, dan ketika draft sudah mendekati final maka diadakan uji publik Di sini seluruh pemangku kepentingan di luar pers pun diajak untuk memberi masukan, mengoreksi, dan memberikan sudut pandang nonpers agar saat nanti sudah menjadi aturan, dia benar-benar mewakili semua pihak terkait,” pungkasnya
Ia juga menambahkan agar masalah ini diketahui oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Jangan lagi ada pertanyaan, apakah Media Massa tersebut telah terverifikasi atau tidak. Yang penting media tersebut Berbadan Hukum.
Namun demikian kerjasama dengan Pemerintah Kota atau Daerah, lnstitusi POLRI-TNI tidak membuat daya kritis media untuk menyampaikan berita yang kritis, Profesional dan konstruktif, jangan melempem, pungkasnya
Dewan Pers bersama Organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut : Ruang Lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)